76 Tahun Indonesia Merdeka, Upah Gaji Pekerja Perkebunan Teh PT. SANKA WANGI Belum di merdekakan dan Fasilitas belum Layak

PASIRJAMBU_KABUPATEN BANDUNG_JABAR – Mediabhayangkara1.com | Sebagai salah satu entitas bisnis yang besar di Desa Sugihmukti, Kecamatan PasirJambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Perusahaan selalu berusaha keras untuk terus menjaga eksistensi dan keberlanjutan operasionalnya agar dapat memberikan manfaat optimal baik bagi para pemegang saham (shareholders) maupun stakeholders.

Komitmen tersebut menjadi salah satu pegangan penting bagi manajemen untuk mengelola perusahaan.

Perusahaan sebagai bagian dari lingkungan bisnis menjaga keharmonisan dan keselarasan dengan komponen lingkungan internal dan eksternal seperti karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat sekitar, lingkungan ekologi dan komponen lainnya.

Seperti suatu perusahaan perkebunan teh beserta pengolahan teh nya yaitu PT SANKA WANGI yang telah bekerjasama dan mengelola perkebunan teh milik dinas perkebunan atau PTPN dikabupaten Bandung Jawa barat dan tepatnya didesa Sugihmukti.

Saat meninjau secara langsung ke masyarakat yang bekerja di PT. SANKA WANGI bersama dengan Ruswan Bukhori sebagai kepala Desa di Desa Sugihmukti yang PT. SANKA WANGI tersebut masuk kedalam wilayah desa nya, menjelaskan kepada jurnalis Media Bhayangkara1.Com. ( MB1 ) jika PT. SANKA WANGI ini sudah lama berdiri diDesa nya dan sebelum diri nya menjabat menjadi kepala desa PT SANKA WANGI ini sudah ada. ( Minggu , 21 November 2021 )

Dijelaskan pula oleh Ruswan Bukhori kepala Desa Sugihmukti, kecamatan PasirJambu, kabupaten Bandung, jika selama dirinya menjabat menjadi kepala Desa PT. SANKA WANGI ini tidak pernah ada koordinasi dengan dirinya sebagai kades dan pemerintahan desa.

Seolah tidak ada itikad baik untuk duduk secara bersama agar permasalahan lingkungan maupun karyawan yang bekerja disana yang juga adalah warga masyarakatnya bisa dibicarakan secara baik atau adanya sambungan jalur komunikasi untuk saling bersinergi dan tidak berdampak masyarakat yang bekerja diperkebunan teh di PT SANKA WANGI selalu mengeluh dan tidak ada 2 arah agar permasalahan karyawan yang bekerja di PT SANKA WANGI itu selalu mengeluh kepadanya sebagai kepala desa, ungkap Ruswan Bukhori.

Sebagai seorang kepala desa, yang telah diberikan mandat amanah dari warga masyarakat di Desa Sugihmukti, beliau sebagai kepala desa bertanggung jawab untuk membuat suatu keadilan, dan kesejahteraan maupun kemandirian yang nyata bagi seluruh warga masyarakat nya agar bisa Menuju pada masyarakat Madani dan mandiri. Papar kepala Desa Sugihmukti.

Dirinya sebagai kepala Desa sangat miris sekali dengan kehidupan warga masyarakatnya yang berada dikampung Londok, Kampung Paranggong.. Cawan..Cibadak, Cawan, dan Cerem, yang bekerja sebagai karyawan perkebunan teh di PT. SANKA WANGI, yang sangat minim sekali upah atau gaji nya dan perusahaan seolah menggencet para pekerja seperti kerja rodi di jaman penjajahan.

Maka dari itu kepala Desa Sugihmukti mengajak dan berkunjung secara langsung seperti dari Media Bhayangkara1, perwakilan dari Bravo – 5 ditingkat DPC dan perwakilan dari sekjen DPR RI dari komisi V Fraksi PDIP, untuk bisa melihat secara langsung warganya yang bekerja sebagai pemetik daun teh dan lainnya.

Saat jurnalis dari Mediabhayangkara1.com secara langsung melihat dan mewawancarai beberapa warga masyarakat didusun Londok dan masih masuk wilayah dari PT SANKA WANGI tersebut dijelaskan oleh warga masyarakat yang bekeja disana dan Tidak mau disebutkan namanya, jika dirinya yang telah bekerja selama 30 tahun lebih, gaji nya dilihat dan seperti tidak manusiawi karena jika dilihat gaji yang ada dikebijakkan para pengusaha besar, itu sangat memprihatinkan dan hanya diberikan gaji atau upah sebesar Rp 30 ribu dan Rp 35 ribu rupiah perharinya.

Dan mereka, para karyawan yang bekerja di PT. SANKA WANGI yang sudah cukup lama hingga puluhan tahun juga tidak diberikan kesempatan untuk mandiri diluar jam kerja seperti membuat usaha warung – kecil – kecil di seputaran area tempat sanka Wangi berada.ungkap warga bekerja disana dan disampaikan juga tentang permasalahan jaminan kesehatan.

Didalam permasalahan kesehatan, bagi warga masyarakat yang bekerja didalam area perkebunan, jadi jika ada warga masyarakat perkebunan yang bekerja disana, itu tidak ada suatu hal yang bisa memberikan kesejahteraan bagi para pekerjaannya.

Jika ada warga masyarakat yang bekerja dan sedang sakit atau meninggal dunia, tidak ada perhatiannya dari perusahaan atau PT SANKA WANGI dan masyarakat pekerja perkebunan di PT SANKA WANGI harus mandiri sendiri serta tidak mendapatkan perhatian dari perusahaan dan juga dianggap tidak bekerja serta Tidak mendapatkan penggantian dari perusahaan, ungkap warga pekerja diperkebunan yang tidak mau disebutkan namanya, yang juga mengharapkan agar tempat tinggal atau mess pekerja itu segera dibangun atau diperbaiki agar menjadi tempat yang layak untuk dihuni oleh karyawan yang bekerja di PT SANKA WANGI tersebut.

Sungguh sangat ironis dan memprihatinkan sekali menurut, Dedi Sahrul Alam sebagai bagian perwakilan dari Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR RI ) Komisi V Fraksi PDIP saat diminta pendapatnya setelah melihat secara langsung dan mendengarkan apa yang disampaikan juga oleh masyarakat yang bekerja diperkebunan teh tersebut, oleh Jurnalis Mediabhayangkara1.com. ( MB1).

Ditambahkan pula oleh Dedi Sahrul Alam, Ketua DPR RI Puan Maharani telah mengingatkan perusahaan-perusahaan untuk mematuhi pembayaran upah minimum kepada pekerjanya.

Ketua DPR R, meminta pemerintah untuk mengetatkan sistem pengawasan dan menindak tegas pelanggar upah.

“Pengusaha akan dikenakan sanksi pidana jika melanggar aturan pengupahan mulai tahun depan,” Katanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengusaha bisa dikenai sanksi maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda sampai Rp 400 juta apabila memberikan gaji pekerjanya di bawah upah minimum.

“Pengusaha tidak bisa main-main, dan harus memberikan gaji karyawan sesuai ketentuan aturan pengupahan jika tidak ingin mendapat sanksi!” tegas Dedi Sahrul Alam seperti apa yang telah disampaikan Puan Maharani ketua DPR RI

UU Cipta Kerja juga meniadakan kesempatan penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi pengusaha yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. Dengan beleid baru itu, pengusaha harus mengikuti aturan yang tengah berlaku.

Jadi menurut Dedi Sahrul Alam dimanakah rasa kemanusiaan dari pihak PT Sanka Wangi saat ini jika upah dan gaji bagi karyawan perkebunan teh ini bisa memenuhi kebutuhan dan menghidupi secara layak dan benar keluarga para pekerja jika yang didapatkan hanya diatas Rp 1 juta lebih sedikit dan ada juga yang mendapatkan upah dari borongan pemetik teh itu hanya berkisar Rp 600 ribu serta terkadang Rp 300 ribu dalam waktu sebulan.

Siapakah yang bertanggung jawab dan memberikan ijin untuk PT sanka Wangi bisa mendapatkan ijin untuk bisa mengelola suatu usaha pabrik teh yang berada diwilayah Desa Sugihmukti.

Diwilayah tersebut juga ada perkebunan, perhutani dan BKSDA yang seharusnya hadir disana itu bukan hanya bekerjasama dengan suatu PT swasta saja, tetapi juga bekerjasama dengan masyarakat sekitar mereka dan bisa memberikan suatu kontribusi yang baik dan bersinergi dengan desa yang masuk wilayah mereka serta semua masyarakat sekitarnya.

 

 

Syarif Hidayat

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: