Ada Indikasi Diskriminasi Keberpihakan PPKD KBB Ketum BIDIK Dan Ketum KPJB Datangi PTUN Jabar

BANDUNG_JABAR – Mediabhayangkara1.com | Kuasa hukum Reni Nuraeni ADV. Alamsyah juga sebagai ketua Ormas BIDIK bersama Lili Muslihat, SH ketua Umum KPJB pada hari Rabu (10/11/2012) mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jalan. Ponogoro No. 34 Bandung. Kedua kuasa hukum Reni Nuraeni tersebut mendaftarkan gugatan PTUN penetapan bakal calon menjadi kepala desa yang dikeluarkan oleh Panitia Pilkades Singajaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, nomor gugatan tersebut, 141/31/Pan.Pilkades/XI/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa tertanggal 08 November 2021.

Dihadapan awak media, Alamsyah memaparkan terkait gugatan pihaknya ke PTUN terkait adanya indikasi Diskriminasi, Penjegalan, serta tindakan Pungli oleh PPKD ke Klien nya.

“Indikasi Diskriminasi, Penjegalan, serta tindakan Pungli oleh PPKD kepada Klien kami,” katanya.

Dan pada tanggal 20 Oktober 2021, sambung kuasa hukum, klien kami telah mendaftarkan diri pada pemilihan kepala desa Singajaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 dengan menyerahkan syarat-syarat yang telah dinyatakan lengkap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di Desa.

Oleh karena pendaftar melebihi jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 3 huruf (a) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 yang mensyaratkan pendaftar calon kepala desa memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dan Klien kami memiliki pengalaman di organisasi, akan tetapi hal itu bukan menjadi pertimbangan karena di dalam Pasal 35 Perbup pengalaman kerja dari organisasi harus dari organisasi pemerintah, ini permasalahannya. ujar Alamsyah.

Pertanyaan Alamsyah, mengapa PPKD Desa Singajaya tetap mengikutsertakan klien kami jika memang syarat itu tidak terpenuhi. Katanya mempertanyakan. Mestinya, masih Alamsyah,  jangan diikut sertakan dalam seleksi tambahan.

Mirisnya lagi, kata dia, klien kami diminta sejumlah uang untuk tes seleksi tambahan, dengan dalih kesepakatan bersama para calon sebesar Rp. 8000.000,00 per- orang, dan ada indikasi penekanan, apabila uang tersebut tidak disetorkan kepada PPKD Singajaya, maka klien kami dianggap mengundurkan diri.

“Ini jelas tindakan pungli serta melanggar ketentuan Pasal 14A Perbup,” kata Alamsyah.

Kepada para awak media, Kata Alamsyah, dan kami juga akan melakukan upaya hukum

Sisi lainnya kuasa hukum Reni Nuraeni menilai Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 sudah melanggar hak konstitusi Warga Negara Indonesia untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala desa, di pasal 35A jelas tidak fair dan bentuk upaya penjegalan terhadap putra-putri bangsa sesuai HAM untuk mencalonkan diri kriteria atau unsur pengalaman kerja dimaksud hanya terbatas pada unsur pemerintah.

Kalau di undang-undang pemilu ada partai juga non partai (independen) seharusnya di perbup ini ada juga dong dari unsur non pemerintah, ujar Alamsyah.

“Sedangkan di pasal 35A tidak memuat itu,” Sambung dia.

Menurut kami, lanjut dia, jelas ini bertentangan dengan hak konstitusi kita sebagai Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

Berbeda dengan Lili Muslihat, kepada pemburu berita beliau menjelaskan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 sudah menciderai nilai-nilai demokrasi, karna peraturan yang lebih rendah tidak boleh melanggar peraturan yang di atasnya.

“Klien kami ibu Reni adalah Warga Negara Indonesia yang dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 harus diperlakukan sama di dalam hukum dan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,” Kata Lili Muslihat.

Lanjut Lili, ada prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle), didalam pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun, tapi kenapa ketika klien kami mengajukan keberatan secara tertulis atas hasil tes seleksi tersebut dan itu diterima langsung oleh Ketua PPKD Singajaya malah diabaikan oleh PPKD Singajaya bahkan langsung menetapkan bakal calon kepala desa Singajaya yang terkesan buru-buru alias dipaksakan.

Lili menyayangkan padahal jika mereka berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 ada didalam Pasal 35B ayat (5) tegas menjelaskan bahwa Penetapan dilaksanakan paling lambat 3 (hari) setelah selesai dilakukan atau ada seleksi tambahan, sedangkan tes seleksi tambahan tanggal 07 November 2021 Penetapan tanggal 08 November 2021, apa ini bukan bentuk Diskriminasi, ujar Lili kemana PPKD Kabupaten Bandung Barat dan Kemana Panwasnya dalam hal ini Camat Cihampelas Selaku Ketua Seksi Pengawasan Panpilkades Tingkat Kabupaten Bandung Barat, silakan para awak media kejar dan konfirmasi kepada PPKD dan Camat Cihampelas yang terindikasi ada keberpihakan.

 

 

 

US/HM_Red MB1

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: