AS Kades Kidangpananjung Diduga Sunat DD Tahun 2018 -2020 Negara Terindikasi Merugi Miliaran Rupiah

KABUPATEN BANDUNG BARAT – Mediabhayangkara1.com | Adanya kerjasama antara media bersama KPK dalam pengawasan juga pencegahan, mestinya atensi para kepala desa ketika menggunakan merealisasikan anggaran harus sesuai dengan ketentuan mengacu pada UU No.06 tahun 2014 tentang desa, dan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) prioritas utama lebih mengedepankan musyawarah mufakat, bukan sebaliknya memanfaatkan jabatan dengan wewenang.

Ironisnya peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi malah dianggap sepele oleh para perangkat desa Kidangpananjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten bandung barat, disaat menggunakan anggaran, termasuk penyaluran dana desa belum maksimal. Faktanya masih banyak Kepala desa yang terperiksa dan terjerat tindak pidana Korupsi akibat dari kelalaian, terlena, tergiur, dan dorongan pihak ketiga hingga membuat para pejabat desa terjerumus ke jeruji besi selama ini.

Sejak menduduki kursi nomor satu di desa Kidangpananjung AS dalam pantauan warga masyarakat lebih ke memanfaatkan jabatan dan wewenang sebagai kuasa pengguna anggaran, mirisnya lagi menurut sumber seiring dengan berjalannya waktu beliau mulai lupa akan janji kampanye sebelum menjadi kepala desa beberapa tahun lalu, berbagai program dan kegiatan di desa pun mulai luntur, sudah lari dari amanah, Pasalnya, banyak program dan bantuan di era (AS) terindikasi sepihak terselubung tidak lagi mengedepankan musyawarah mufakat, ujar sumber, beliau lupa bahwa dana desa itu milik masyarakat, hal ini disampaikan narasumber (red-) disela audensi disalah satu rumah warga kepada beberapa awak media salah satunya Media Online Mediabhayangkara1.com.

Telusur Dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang kades (AS) terhadap bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU), Pemerintah menggelontorkan dana APBD/APBDP tahun 2020 ke desa Kidangpananjung sebesar Rp. 525.000.000, untuk 30 unit rumah tidak layak huni berupa material. Dan untuk pagu anggaran per-unitnya sebesar Rp. 17.500.000 berada di RW.06 Kp. Cicapeu, RW.03/02 Kp. Walahir, RW.05 Kp. Gedongan.

Indikasi dalam pelaksanaan penyaluran per unitnya ada pemangkasan anggaran rata – rata sebesar Rp 8.000.000 perorangan, sementara sumber memaparkan untuk jumlah 30 unit rumah dikali Rp.17.500.000 total pagu anggaran sebesar Rp. 525.000.000 sebaliknya fakta realisasi dilapangan untuk 30 unit bantuan yang sampai ke penerima manfaat hanya sebesar Rp. 8.000.000, artinya hanya tersalurkan untuk 30 unit rumah sebesar Rp. 240.000.000, ” tanda kutip “, kemana sisa dana sebesar Rp. 285.000.000, itu menjadi pertanyaan warga masyarakat desa Kidangpananjung hingga berakhirnya jabatan (AS) Diduga masuk ke saku perangkat dan pejabat desa.

Kembali ” Blunder “ Pembangunan Gedung Balai Desa dan Gedung Serbaguna, menjadi pertanyaan warga masyarakat, karna Gedung yang berdiri di atas tanah yang Dituding tidak jelas kepemilikannya, tidak ada surat pernyataan atau hibah tanah dari pemilik kepada pemerintah desa Kidangpananjung, dan menurut sumber diketahui oleh kepala Desa BPD termasuk Camat Cililin selaku Pembina, Pewarta Mediabhayangkara1.com (MB1) mengutip konfirmasi dengan RT, RW, juga Kadus dan warga masyarakat Kidangpananjung, sebagai penerima program yang meminta agar nama – nama mereka untuk tidak disebutkan dalam pemberitaan MB1 ini.

Masih menyangkut informasi di dapat dari berbagai narasumber (red-) bahwa Gedung Serbaguna dan Taman menghabiskan dana desa Kidangpananjung cukup fantastis di angka Rp.1.544.185.764 sedangkan penyaluran menurut informasi sumber yang aktual dan faktual dapat dipertanggungjawabkan adanya indikadi kelebihan dana sebesar Rp. 750.000.000, ujar sumber masih ada kelebihan atau sisa anggaran dari pagu dana di atas sebesar Rp 794.185.764, lagi – lagi menjadi pertanyaan warga masyarakat kemana tim monev kecamatan, monetoring Inspektorat hingga (AS) bisa lolos dari APH KBB.

Dugaan “Pat gulipat” di program Pembangunan taman yang menurut klasifikasi beberapa narasumber (Red-) ada dalam Rkp – desa. Mirisnya ujar sumber, itu hanya wacana saja tapi realisasi fakta atau pelaksanaan di lapangan sama sekali tidak terlihat fisiknya, Diduga Kades (AS) bersama para perangkat di era beliau berjamaah berkolaborasi menikmati uang warga masyarakat desa Kidangpananjung demi memperkaya diri sendiri.

Lebih menarik lagi untuk didorong oleh awak media, ujar sumber tahun 2018 sampai 2020 lalu, kenapa (AS) bersama kroninya lolos dari berbagai pemeriksaan APH, ini yang mesti di gugahkan oleh awak media agar sekali – kali berpihak ke warga masyarakat, salah satu warga juga meminta kepada MB1 untuk dugaan pembangunan jalam usaha tani hingga menyerap dana desa Rp 88.862.066 pada tahun tahun 2018 lalu disinyalir kegiatan fiktif jadi ajang bancakan kuasa pengguna anggaran.

Lanjut sumber kepada pewarta MB1 untuk Pembangunan Gedung Rumah Dinas tahun 2018 lalu dalam rkp – desa, serap anggaran Rp 274.754.900, Diduga dana segar masuk ke saku perangkat dan pejabat desa, termasuk sisa pembangunan Balai Desa dan Gedung Serbaguna sebesar Rp 794.185.764, Diduga terselubung, kepada pewarta MB1, sumber menjelaskan “Tanda kutip” kemana dananya mengalir?, juga penyaluran lpj lumbung desa yang Diduga fiktif menyerap anggaran pada tahun 2019 lalu Rp 36.031.500.

Hasil penelusuran sumber untuk lpj dalam daftar rencana kerja (DRK) pembelian pupuk dan obat – obatan pertanian Diduga direkayasa agar bisa menyerap anggaran, tidak ada petani menerima bantuan, sementara ada penyaluran untuk program tersebut, ungkap sumber menguras dana desa sebesar Rp 274.500.000 pada tahun 2020 lalu, Diduga sarat penyelewengan anggaran mengarah ke- maladministrasi (AS) Disinyalir mengangkangi UU No. 20 tahun 2001,

Hal yang tidak kalah menarik untuk dilidik kembali oleh APH Propinsi Jawa Barat program Penyelengaraan pelatihan kerja Disinyalir langgar spesifikasi juklak tidak dilaksanakan alias fiktik sementara dana desa terserap sebesar Rp. 87.342.500, ada sekitar 12 narasumber, termasuk beberapa tokoh masyarakat yang dikonfrontir MB1 dibeberapa RW, mereka siap untuk tampil apabila dibutuhkan nantinya, karna kerugian negara atau uang masyarakat desa Kidangpananjung yang Diduga di mark up oleh kepala desa (AS) lebih kurang Rp 1.840.496.730.

Yang membuat ratusan warga masyarakat desa Kidangpananjung bersuara membuka bobrok kinerja kades (AS) selama ini berawal dari Info ter-update, ada sebanyak 350 Kepala Keluarga (KK) warga desa kidangpananjung mendapatkan bantuan BPUM UMKM sebesar Rp. 2.400.000 per orang dan ada juga yang menerima bantuan sebesar Rp. 1.200.000 per-orang menurut penerima bantuan juga didapat dari beberapa sumber terjadi pemangkasan sebesar Rp 350.000 ribu per orang yang dilakukan oleh oknum RW, kader dan salah seorang warga atas rekomendasi kepala desa (AS), Disinyalir dana pemotongan kurang lebih 122.500.000 bagi – bagi kue berjamaah.

Warga masyarakat desa Kidangpananjung kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, melalui pemberitaan mediabhayangkara1.com ini, masih berharap hukum tajam ke bawah tajam ke atas memberantas Dugaan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan yang diduga dilakukan oleh (AS) bersama kroninya, warga selaku penerima manfaat penerima program meminta agar BPK RI perwakilan Jabar, Kajati Jabar, Subdit Tipikor Polda Jabar, juga KPK RI untuk turun kembali melidik memanggil Kades AS yang terindikasi korupsi dana desa tahun 2018 hingga 2021 sekarang ini.

 

 

 

Us_Red MB1

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: