BEM Universitas Ngurah Rai bersama Universitas Ngurah Rai Mengadakan Diskusi Akademis

BHAYANGKARA 1_BALI | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ngurah Rai Bersama Universitas Ngurah Rai, Mengadakan Diskusi Akademis “ Urgensi Amandemen Terbatas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Untuk Kesinambungan Pembangunan. yang bertempat di Gedung Auditorium Universitas Ngurah Rai Denpasar. pada Senin, (10/05/21).

Kegiatan ini turut mengundang Bapak H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. selaku ketua MPR RI Republik Indonesia sebagai pembicara dalam Diskusi Akademik ini. turut dihadiri oleh Anggota BEM ( Badan Eksekutif Mahasiswa), perwakilan mahasiswa setiap fakultas, beserta para Dekan dilingkungan Kampus Universitas Ngurah Rai.

Selama sosialisasi berlangsung, mahasiswa dan para civitas akademis Universitas Ngurah Rai berkesempatan untuk bertanya secara langsung tentang Pokok-Pokok Haluan Negara kepada pimpinan MPR RI, suasana dialektika akademis sangat terasa dalam diskusi tersebut.

Adapun tujuan dari diadakannya Diskusi dan Sosialisasi Urgensi Amandemen Terbatas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Untuk Kesinambungan Pembangunan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada dunia akademisi khususnya mahasiswa tentang arah dari pembangunan Nasional Indonesia, sehingga dapat menggambarkan wajah Indonesia untuk 50 tahun bahkan 100 tahun yang akan datang;

Mampu menjawab kebutuhan Indonesia di era milenial yang sangat dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 bahkan era society 5.0; mampu memberikan arahan untuk menjawab tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals); serta mampu menggambarkan megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geo-ekonomi global, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim, yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia.

“Penting untuk kita sadari, bahwa visi kebangsaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dan sarana untuk memperjuangkannya adalah melalui pembangunan. Hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan, agar seluruh pemangku kepentingan mempunyai persepsi dan perspektif yang sama. Kesamaaan pandangan ini penting, mengingat Indonesia dengan 270,2 juta penduduknya, memiliki tingkat heterogenitas yang luar biasa dari beragam sudut pandang, baik latar belakang sosial dan politik, adat istiadat dan budaya, serta suku, bahasa, agama dan aliran kepercayaan.

Pedoman arah dalam pembangunan tersebut tidak hanya penting dalam menyatukan visi, melainkan juga untuk memastikan bahwa pembangunan telah berjalan pada arah dan jalur yang benar. Indonesia adalah ibarat bahtera besar yang sedang berlayar di tengah samudera luas. Agar berhasil mencapai tujuan, tentu diperlukan haluan sebagai peta jalan, karena tidak mungkin nasib penumpang bahtera dipercayakan begitu saja, semata-mata pada intuisi seorang nakhoda.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang telah memberikan gambaran mengenai visi kebangsaan, cita-cita bersama dan tujuan nasional yang ingin kita wujudkan bersama. Yang menjadi pertanyaan kemudian, sudah cukupkah arahan yang tertuang dalam Pembukaan Konstitusi tersebut menjadi panduan atau pedoman bagi seorang nakhoda untuk mengarahkan ke mana bahtera yang bernama Indonesia akan menuju?

Dalam kedudukannya sebagai hukum dasar, nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi adalah prinsip-prinsip yang bersifat normatif, dan bukan prinsip-prinsip yang bersifat direktif (directive principles). Di sinilah pentingnya kedudukan haluan negara yang akan menjabarkan prinsip-prinsip normatif dalam Konstitusi tersebut, menjadi kebijakan dasar politik negara sebagai panduan atau pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Pasca perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara (GBHN). Fungsi GBHN digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025.

Selanjutnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disusun berlandaskan Visi dan Misi calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Dalam implementasinya, berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyelenggaraan pembangunan nasional ternyata menyisakan beragam persoalan. Selain kecenderungan eksekutif sentris, dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian, memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan.

Karena implementasi RPJMN didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum, maka tidak ada jaminan bahwa satu periode pemerintahan akan mengusung visi-misi dan program pembangunan yang selaras dan sejalan dengan visi-misi dan program pembangunan pemerintahan periode sebelumnya.

Sebagai gambaran analogi sederhana, dapat kita contohkan mengenai kebijakan pemindahan Ibukota negara yang pembangunannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan melibatkan lebih dari satu rezim pemerintahan. Siapa yang dapat menjamin bahwa kebijakan pemerintahan saat ini untuk memindahkan Ibukota Negara, akan tetap dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya ?

Demikian pula antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah, kemungkinan berpotensi terjadi ke-tidak-selaras-an pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu RPJMN mengingat visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota sangat mungkin berbeda dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Demikian juga dengan Visi dan Misi Gubernur/Bupati/Walikota di daerah-daerah lainnya.

Di samping itu, desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan tidak sinerginya perencanaan pembangunan antar daerah, serta antara pusat dan daerah. In-konsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah berpotensi menghasilkan program pembangunan yang bukan saja tidak saling mendukung, tetapi juga bisa saling me-negasikan satu sama lain.

Dengan adanya bias-bias dan ketidak-pastian kesinambungan kebijakan dan program pembangunan nasional tersebut, pada akhirnya mendorong lahirnya wacana publik yang membawa arus-balik kesadaran untuk menghidupkan kembali haluan negara “model GBHN”.

Dari serangkaian diskusi yang dilakukan oleh MPR dengan berbagai kalangan, termasuk di dalamnya adalah para tokoh masyarakat, pakar, dan akademisi, pada umumnya mereka sependapat, bahwa kita memerlukan haluan negara untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, serta integrasi sistem perencanaan pembangunan pusat dan daerah” Ucap Bapak H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. ketua MPR RI Republik Indonesi Periode 2019-2024.

 

 

NI LUH BUNGA

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: