Bukan Main, Aturan BPTN Hanya Dibantah Pakai Opini

PANGKALPINANG – Mediabhayangkara1.com | Di era industri 4.0 ini setiap pelaku usaha, apalagi jika berbentuk badan usaha plat merah diyakini harus lebih berhati-hati dalam menyikapi setiap bentuk permasalahan. Apalagi jika menyangkut kinerja pihak tertentu. Imbasnya selain bisa dicap blunder, namun yang terpenting imej perusahaan dipastikan ikut terkena perilaku yang berasal dari atribut pribadi, Selasa (16/11/2021)

Sebagai contoh adalah, opini yang dilontarkan oleh Ketum PKT Timah dalam konten yang dimuat sebuah media lokal, beliau berasumsi bahwa yang disebut dengan limbah adalah sisa dari hasil pengolahan bahan, untuk itu disebut sisa, sedangkan ini adalah hasil dari proses yang akan diproses kembali makanya tidak disebut sisa hasil pengolahannya makanya tidak disebut limbah. “Nah jika tidak disebut limbah maka tidak mempunyai kewajiban untuk mengurus perizinan yang terkait dengan Limbah B3, namun pihak kami PT Timah Tbk mengurus dokumen lain yang disyaratkan oleh UU yang terkait dengan tins slag,” kata Ketum seperti dikutip dari media online tadi.

Argumen ini tentu mudah saja dipatahkan oleh data dan validasi yang sukar dibantah. Selain dinyatakan oleh pihak yang memang berkompeten secara keilmuan, yakni lembaga uji berupa laboratorium. Dan lebih penting lagi adalah setiap dalil yang dimuat dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Unit Produksi Belitung, Sigit Prabowo dipastikan sudah diuji secara akademis, dan akan bernilai tragis ketika disejajarkan dengan opini.

“Sehubungan dengan rencana pengiriman terak/slag hasil dari kerjasama peleburan mitra di Kelapa Kampit Belitung Timur ke Air Mesu Pangkalan Baru Bangka Tengah, dengan data sebagai berikut: Milik PT TIMAH Tbk (Kepemilikan sendiri). Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif. Pasal 46 ayat 1 Pengangkutan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-1 dan Benda Terkontaminasi Permukaan-l dapat dilakukan tanpa menggunakan bungkusan,” jelas isi surat keterangan paragraf kedua.

Pernyataan yang tentu menarik picu komentar dari banyak pihak, tentu saja sangat bertolak belakang dengan dasar aturan dari Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif.

Dalam copy berkas yang di dapatkan, didalamnya diatur aturan baku dan terperinci, bahkan untuk penanganan pengangkutan juga diatur melalui Pasal 46 ayat 1 soal Pengangkutan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda Terkontaminasi Permukaan-l. Artinya adalah, tin slag ini sah dimasukan dalam kategori limbah B3. Walaupun sama-sama diketahui, kandungan radioaktif masuk kriteria rendah.

Meski begitu, nampaknya pihak yang beropini ini tak bergeming. Dirinya justru terkesan mempertebal kalimat “belum memahami” permasalahan secara utuh. Serta kian lantang menyuarakan keberpihakan tanpa basis data yang mumpuni.

Dhilalahnya lagi, justru hasil uji lab ini dikeluarkan oleh anggota Ketum sendiri, yakni Sertifikasi Laboratorium Penguji milik PT Timah Persero Tbk, Unit Metalurgi Sertifikat Akreditasi LP-1217-IDN.

_”Yang kebetulan background-nya hukum_ dan sekaligus pengacara info dari beliau, tins slag itu bukan limbah B3, disebut limbah jika itu sisa sedangkan ini adalah hasil pengolahan yang masih bisa diolah,” sanggah dia.

Kemudian yang lainnya serta patut digarisbawahi adalah daftar limbah yang dikeluarkan oleh BPK dalam Daftar Limbah dari sumber spesifik umum disebutkan bahwa terak atau tin slag masuk dalam kriteria limbah berkode B301-2 Terak (slag), karena mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi electric furnace.

Dikhawatirkan, permasalahan yang ibaratnya hanya terdiri dari dua soal saja, akan tetapi karena maqam keilmuan belum sanggup membedah permasalahan dengan jernih, justru akan memperkeruh situasi yang sebenarnya sudah mulai terlihat bagaimana solusinya.

 

 

 

Syamsul Bahri

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: