BUMdes Cicadas, Kecamatan Gunung Putri Di Tuding Kelola Usaha Galian C diduga Tanpa ada Perizinan


BHAYANGKARA 1 – CICADAS – GUNUNG PUTRI – KABUPATEN BOGOR – Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor “Diduga” Kelola Galian C yang di “Tuding” tidak memiliki perizinan Pertambangan yang berlokasi di KP. Pabuaran, Desa Cicadas.

Usaha galian C yang dikelola oleh BUMDES Cicadas patut di pertanyakan. Pasalnya, besaran dana anggaran yang digelontorkan Badan Usaha Milik Desa Cicadas itu disinyalir tidak jelas keberadaannya.

Kepala Desa Cicadas, Dian Hermawan. Saat ditemui Bhayangkara 1, guna konfirmasi lebih lanjut terkait bagaimana Kerjasama antara BUMdes Cicadas dengan pengusaha galian, yang memperjualbelikan (bisnis) tanah galian, seakan menutupi alias bungkam dan tidak ingin ditemui pihak Media untuk keterbukaan informasi publik.

“Saya sedang sibuk, lagi Meeting,” Ucap Kepala Desa, di kantor desa Cicadas, Senin (12/10/2020).

Terkait “Diduga” tidak mengantongi perizinan pertambangan untuk usaha galian C di desa cicadas yang kelola oleh BUMDES, Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, H. Achmad Fathoni, ST, menyampaikan bahwa setiap galian harus memiliki izin, dan itu harus. Semua itu tidak menghilangkan kewajiban perizinan serta mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Semua kegiatan galian harus berizin, begitu juga kegiatan lainnya, kan sudah ada aturannya. Harus mengikuti aturan yang berlaku, jangan menghilangkan kewajiban perizinan, ” Tegasnya, kepada Bhayangkara 1 saat di konfirmasi, Rabu (14/10/2020).

Dengan adanya bisnis memperjualbelikan tanah galian yang diduga tidak mengantongi perizinan dan di kelola lewat BUMdes Cicadas berdampak sangat merugikan pemerintah baik pemkab bogor untuk Pendapatan Daerah (PAD) mau pun Provinsi dan Pemerintah Pusat dari sektor pajak pengelolaan pertambangan, yang menjadi pemasukan negara ditindakan.

Kepala Desa Cicadas, Dian Hermawan “Diduga” menyalahi aturan tentang menyalahgunakan kewenangan dan jabatan dalam menetapkan keputusan atau melakukan tindakan, seperti tertuang UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. //BILLY

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: