Diduga Gudang Belum Kantongi Perizinan Tetap Beroperasi di Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal, Mendapat Keritik dari Berbagai Kalangan


BHAYANGKARA 1 – Klapanunggal – Kabupaten Bogor – Gudang milik PT yang belum diketahui kejelasannya karna tidak terpampang Plang Nama Perusahaannya yang berlokasi di Jalan Gunung Kapur, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor yang sampai saat ini beroperasi diduga kuat belum mengantongi perizinan lengkap.


Menurut informasi yang diterima Media Bhayangkara 1 dilapangan, perusahaan yang tidak jelas namanya itu digunakan sebagai gudang perakitan Elektronik (Travo)
Terkait perizinan yang dimiliki Gudang perakitan Elektronik (Travo) tersebut, mulai dari Izin lingkungan setempat, perizinan pergudangan dan analisa dampak Lalulintas (AMDALALIN) serta perizinan lainnya masih dipertanyakan.


Saat dikonfirmasi Bhayangkara 1, terkait pemberitahuan ke-pihak desa setempat tentang sudah beroperasinya gudang tersebut, Kepala Desa Kembang kuning, belum dapat memberikan keterangan apapun.


‘Pak Kades tidak ada ditempat, sedang keluar kantor,” kata salah satu staf desa kepada Bhayangkara 1.


H. Achmad Fathoni, ST ikut angkat bicara soal diduga Gudang travo Belum mengantongi perizinan tersebut dan mengatakan


“Harusnya instansi terkait segera mengeceknya, termasuk didalamnya Pemdes, Camat dan Dinas,” Katanya.
Terpisah Alhafis Rana, Ketua Umum Presidium Bogor Timur, menyikapi perusahaan yang belum memiliki perizinan tetapi sudah beroperasi di wilayah Bogor Timur, mengatakan,


“Bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor (PEMKAB) harus bertindak tegas, menutup perusahaan yang tidak mengantongi izin, artinya mereka harus dievaluasi dan diarahkan untuk tertib administrasi lebih dahulu mengantongi perizinan yang disyaratkan oleh Pemkab Bogor,” kata Ketua Umum Presidium Bogor Timur kepada Bhayangkara 1.


Ketua umum Presidium Bogor Timur juga berharap kepada camat dan kepala desa ikut pro-aktif dalam menjaga lingkungannya karena bagian dari perpanjangantangan Pemerintah Kabupaten Bogor, adapun hal hal yang melanggar peraturan tentunya harus dilaporkan dan dikoordinasikan ke Pemkab Bogor.


“Jika ada perusahaan yang melanggar peraturan segera Camat, dan kepala desa setempat melaporkan ke pemkab bogor untuk ditindaklanjuti,” Tegas Alhafis Rana. //BILLY

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: