Diduga kuat Adanya Permainan Freelance Notaris Dalam Paket Peningkatan Percepatan DI ATR/BPN Kabupaten Bandung

BHAYANGKARA 1_KABUPATEN BANDUNG | Indikasi bau tidak sedap di Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) Kabupaten Bandung, bukan cerita baru lagi, hal ini sudah berjalan puluhan tahun bahkan sangat teroganisir rapih.

Dugaan Permainan Pegawai BPN dengan Oknum Perantara freelance Notaris yang mengambil keuntungan jasa dari Masing – masing Dokumen Notaris yang terdaftar di ATR BPN kabupaten bandung, bisa dilihat kasat mata pengajuan ke- dalam tanpa melalui Prosedur, parahnya lagi, bahkan dalam Proses lebih diprioritaskan karna dana freelance notaris paket specialnya adalah Percepatan.

Adanya Dugaan permainan Oknum freelance notaris perpanjangan tangan Notaris resmi kepada ASN BPN kabupaten bandung selama ini, boleh dibilang berjalan mulus. Walaupun tidak jelas legalitas dan Identitasnya karna loyalitas unsur juga kedekatan.

Hasil penelusuran pewarta mediabhayangkara1.com (MB1) dengan penyamaran berpura – pura sebagai pemohon untuk mengurus percepatan Sertifikat kepada beberapa freelance Notaris yang sedang duduk di belakang, hingga keluar bahasa mau cepat atau lambat, biaya paket atau taktis.

Dugaan Pungli Di ATR/BPN kabupaten bandung terindikasi sudah teroganisir bahkan para freeline notaris buka – bukaan biaya Paket Percepatan Dan Taktis Kisaran, jutaan rupiah untuk satu berkas saja, masih banyak Dugaan pelanggaran lainnya. Dan yang paling menonjol saat ini dan yang sudah berjalan selama ini adalah PC.

Suara Narasumber (red-) selaku jasa freelance notaris yang meminta agar nama nya tidak disebutkan dalam pemberitaan dalam MB1 ini, memaparkan sebetulnya uang paket tersebut masuk ke-saku pribadi dan dibagi ke- tim kordinator, (Bancakan).

Kronologis lainnya, sambung Narsum (red-), jasa untuk orang dalam biaya paket percepatan, peningkatan atau balik nama, sangat menggiurkan, “kalo misalkan kordinator BPN tidak mau menerima uang paket, artinya berkas tidak akan jalan,” Kata Narsum, kepada MB1.

Ia mengungkapkan, sempat terjadi polemik di tahun 2017 sampai 2019, ada indikasi kordinator meminta uang, uang paket ditambah, tapi modus secara halus, menyangkut berkas Peningkatan dan balik nama pun, kalangan Notaris dan PPAT pun mulai bersuara menolak keras Pungli yang boleh dikatakan terjadi setiap waktu pada jam pelayanan berkas masuk.

“ini yang harus di sikapi oleh tim saber pungli Polda Jabar,” Katanya.

STOP Pungli, terpampang di setiap kantor BPN, tersedia juga Camera Pemantau atau CCTV terpasang disetiap sudut kantor atau ruangan, termasuk juga para pemohon yang datang ke- Kantor BPN sudah ada yang menyambut dengan Fullgar oleh oknum yang menawarkan jasa cepat atau kilat kepada pemohon. Bahkan ada dari salah satu Organisasi, Oknum Anggota, dan beberapa Oknum yang membawa nama Media yang selalu mangkal di kantor BPN Kabupaten bandung.

Untuk pembuktikan Info yang didapat dari beberapa nara sumber (red-) agar tidak mengarah ke Fitnah, MB1 meminta kepada salah satu pemohon supaya masuk sesuai prosedur, ironisnya banyak Oknum Freelance notaris masuk jalur belakang menggunakan jasa Security, MB1 juga mengamati aktifitas jalur belakang alias Potong Kompas, dan masing – masing Pengurus yang sudah biasa lalu lalang masuk ke dalam pun tinggal se hello saja ke Security penjaga.

Perpaket pun jasa freelane notaris meminta ke- pemohon cukup fantastis. Celakanya lagi pemohon banyak Diduga tertipu bahwa para oknum Freelance notaris tanpa sepengetahuan pemohon bermain di Pajak, Biaya Pembebanan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB ) PPH tiba membengkak dikenakan ke Penjual ketika terjadi transaksi jual beli.

Termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap ( PTSL ) tahun 2017 banyak dimasukkan ke jasa reguler, dan bahkan yang mempunyai luas tanah 2 H keatas, terbalik juga dimasukkan dalam Program PTSL. Yang lebih menarik untuk disikapi APH justru ada juga oknum Pegawai mengatakan ke MB1 secara terang – terangan ” apa yang tidak bisa saat ini asal ada uang ” begitulah kutipan yang direkam oleh MB1 di area ATR/BPN kabupaten bandung.

Kuat Dugaan ada Permainan ditubuh BPN Kabupaten Bandung, yang mengarah ke indikasi Pungli, Mark – Up Pajak, termasuk adanya arahan dari Pegawai BPN ke masing – masing freelance Notaris. Disamping itupun, MB1 mendapatkan info dari narasumber (red-) yang dapat dibuktikan sesuai Fakta di lapangan dalam hal Succes Fe PC.

Publik berharap agar Pihak kepolisian Khususnya Saber Pungli Polda Jabar Sigap memantau melidik dokumen berupa Map yang dibawah oleh para perpanjangan Notaris ke dalam, karna freelane notaris Disinyalir sudah memasukkan sejumlah uang jutaan rupiah.

Bahkan yang menjadi pertanyaan para awak media selama ini untuk bisa ketemu saja dengan para pejabat ATR/BPN kabupaten bandung tidak segampang yang diharapkan, hal ini terbukti saat Pewarta MB1 sudah beberapa kali mencoba mendatangi Kantor ATR/BPN Kabupaten bandung, agar dapat guna mengkonfirmasi terkait hasil penelusuran terhadap Dugaan Pungutan Biaya PC dan lainnya, faktanya saat mencoba melalui depan maupun lewati dalam selalu dihambat alias mentok di pihak keamanan Security dengan berbagai alasan yang mereka sampaikan.

“Pejabatnya tidak ada ditempat, sedang sibuk,” Begitu kata security penjaga, menirukan.

Harapan warga masyarakat kota bandung terhadap program Presiden Joko widodo, tidak ada lagi Pungli di setiap Satker atau Instansi Institusi mana pun, semua agar lebih dipermudah dalam pelayan apapun jangan sampai dipersulit, apabila masyarakat masih menemukan hal – hal seperti narasi yang ada dalam pemberitaan MB1 ini, jangan segan – segan untuk melaporkan kronologisnya, dan bukan menjadi pembiaran oleh pihak Aparat Penegak Hukum ( APH ).

 

 

US_MB1

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: