DPC Pejuang Bravo 5 Kabupaten Bandung, Siap mengawal Kebijakan Pemerintah RI, dalam upaya Membumikan Pancasila

BHAYANGKARA 1_KABUPATEN BANDUNG | Bravo – 5 merupakan organisasi Relawan Pemenangan Jokowi yang dibentuk oleh Jenderal TNI ( Purn) Luhut Binsar Panjaitan , M.P.A. ( Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ) pada Tahun 2014.

Dan saat itu menjabat sebagai ketua Umum pertama, dan kemudian estafet kepemimpinan ketua Umum Bravo – 5 ditahun 2019 berada ditangan Jenderal TNI ( Purn ) Fahrul Razi dan telah bertransformasi menjadi Organisasi Masyarakat ” Pejuang Bravo – 5.

Para Pejuang Bravo – 5 yang berada ditiap wilayah, seperti DPD maupun DPC bertugas untuk mengawal kebijakan Pemerintah dibawah Kepemimpinan Presiden Jokowi dalam kerja – kerja mensejahterakan rakyat dan ikut serta dalam upaya membumikan Pancasila.

Menjaga toleransi dalam kehidupan sosial dan agama, menangkal radikalisme serta melaksanakan Advokasi Rakyat.

Pejuang Bravo – 5 juga telah membentuk DPC nya dikabupaten Bandung, yang diketuai oleh Wisnu Heru Laksono dan wakilnya, Syarif Hidayat.

Didalam keterangan wawancara dengan Media Bhayangkara 1, Wakil Ketua Pejuang Bravo – 5 DPC kabupeten Bandung, Syarif Hidayat memberikan keterangan jika masih banyak permasalahan yang ada dikabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Pacira ( Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali ) yang perlu diawasi dan dipantau secara benar serta harus banyak melibatkan seluruh pihak atau elemen yang benar perduli juga kepada sesama nya sebagai masyarakat dan daerah nya.

Seperti permasalahan batas wilayah desa atau kecamatan, ada suatu wilayah yang hingga saat ini belum terselesaikan secara baik, seperti antara desa Sugihmukti kecamatan Pasir jambu dengan Desa Alamendah kecamatan Rancabali.

Itu adalah tanggung jawab dari pemerintah diatas desa, mulai dari kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Dan permasalahan Laporan mengenai penggunaan dari Dana Desa, karena Dana Desa itu adalah Uang negara yang dititipkan kedesa yang harus benar sesuai tepat sasaran serta guna untuk masyarakat didesa bukan uang milik kepala desa.

Semua laporan dan penggunaan Dana desa itu harus jelas, transparan serta harus juga bisa dilihat oleh masyarakat didesa tersebut.

Badan usaha milik desa ( Bumdes ), adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan usaha lain nya agar berguna sebesar – besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah pusat atau PP nomer 11 Tentang Badan Usaha milik desa ( Bumdes ).

Seperti nya saat ini masih ada disuatu desa yang tidak jelas usaha nya serta laporan keuangannya juga tidak jelas serta transparan atau fiktif usaha dan fiktif laporan keuangan.

Jadi masih banyak persoalan didesa yang harus diawasi dan dikritisi agar desa tersebut benar bisa menjalankan segala amanah yang telah diberikan oleh masyarakat nya serta dari pemerintah pusat melalui kementerian keuangan dan kementerian desa, kementerian sosial dan kementerian dalam negeri serta lain nya.ujar wakil ketua DPC Pejuang Bravo – 5 kabupaten Bandung. ( Kamis, 10 Juni 2021 ).

Semoga kedepannya semua pihak seperti yang utama, masyarakat ditiap desa , para pemangku jabatan / para awak media serta organisasi kemasyarakatan bisa mengawasi, lebih paham, mengerti dan kritis dengan segala kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui provinsi dan kabupaten agar tepat sasaran dan benar berguna bagi kesejahteraan masyarakat didesa.

 

 

RED_MB1

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: