DS, kades Wangkelang Kecamatan Cigambul, Diduga Sunat ADD – DD Tahun 2019 – 2020 Sarat KKN

KABUPATEN MAJALENGKA – Mediabhayangkara1.com | Keterlibatan awak media dalam memonitoring penggunaan anggaran dana desa (DD), sampai dimana titik kebenaran penggunaan anggaran agar masyarakat tahu dan transfaransi dalam penggunaan juga penyaluran dana desa. Terkait hal ini sudah di tegaskan berkali – kali di media cetak elektronik dan online, karena KPK tidak mungkin mengontrol turun ke masing – masing desa.

Adanya kerjasama antara media bersama KPK dalam pengawasan juga pencegahan, mestinya menjadi atensi para kepala desa, ketika mengelola menggunakan serta merealisasikan anggaran, harus mengacu pada ketentuan UU No.06 tahun 2014 tentang desa, dan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dengan prioritas utama lebih mengedepankan musyawarah mufakat, bukan sebaliknya mengabaikan atau memanfaatkan jabatan dan wewenang.

Ironisnya lagi, peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), malah dianggap sepele oleh para perangkat dengan pejabat desa disaat menggunakan anggaran, termasuk penyaluran dana desa belum maksimal, hingga banyak Kepala desa yang diduga terjerat tindak pidana Korupsi, karna kelalaian, kecerobohan terlena akibat dorongan pihak ketiga hingga banyak yang tersandung hukum.

Diduga, DS Kepala desa Wangkelang lebih ke memanfaatkan jabatan dan wewenang. Menurut sumber (red-) sejak beliau menduduki kursi nomor satu sebagai kuasa pengguna anggaran di desa Wangkelang, terindikasi banyak pelanggaran dalam mengelola anggaran. Ujar sumber, beliau lupa bahwa dana desa adalah milik masyarakat, konfirmasi ke beberapa narasumber meminta agar nama – nama mereka tidak disebutkan dalam narasi pemberitaan Mediabhayangkara1.com,  bahwa DS sudah melupakan visi dan misinya sebelum menjadi kepala desa Wangkelang.

Tahun 2019 lalu Pemerintah melalui Kemendes PDTT untuk membangun Garda terdepan Infrastruktur sarana dan prasarana desa,  anggaran digelontorkan sebesar Rp. 1.415.909.000, penyaluran Rp. 1.415.909.000 kepada tim liputan MB1, sumber juga memaparkan, Kuat Dugaan terjadinya pemangkasan anggaran, ungkapan sumber dengan tokoh masyarakat desa Wangkelang, perangkat dan pejabat Disinyalir rekayasa lpj, duplikasi RAB agar semua dana desa terserap sesuai pengajuan atau proposal.

Penelusuran narasumber (red-) di realisasi kegiatan dan penyaluran dana desa tahap I tahun 2019 sebesar Rp. 283.181.800 diterima tanggal,  10 April 2019, dari RKP – Desa dan DRK dituding tidak jelas realisasi kegiatan peruntukannya, dan anggaran, tahap II realisasi Penyaluran sebesar Rp. 566.363.600, dana diterima tanggal, 30 Agustus 2019, ujar sumber tak tanggung – tanggung, untuk beberapa program yang tertulis di narasi tahap II seperti, pemberdayaan masyarakat desa, pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk menyerap dana warga masyarakat desa Wangkelang sebesar Rp. 566.363.600, tahap III realisasi penyaluran Rp.566.363.600, dana diterima tanggal 09 Desember 2019, juga diduga terselubung.

Ada perbedaan, cukup Signifikan dalam narasi daftar rencana kerja (DRK) untuk kegiatan termasuk penyaluran anggaran dari tahap I, II dan III, disinyalir sarat penyelewengan dalam penyalahgunaannya, mengutip kata dari narasumber warga desa Wangkelang, mereka buktikan dengan fakta realisasi kegiatan anggaran dana desa di lapangan, terindikasi kuasa pengguna anggaran, kades DS menyalahgunakan jabatan demi memperkaya diri sendiri, sunat dana desa tahap I sampai tahap III, dan berjamaah bersama perangkat merujuk ke maladministrasi langgar UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juga melanggar UU No. 06 tahun 2014 tentang desa.

Mengutip penjelasan narasumber di salah satu rumah warga desa Wangkelang saat mereka sedang berkumpul kronologis perjalanan DD tahun 2020, pemerintah lagi – lagi melalui kemendes PDT kembali menggelontorkan dana APBN ke- desa Wangkelang sebesar Rp. 1.504.193.000, sedangkan penyaluran dilihat dalam daftar rencana kerja atau RKP – Desa jauh berbeda dengan fakta dilapangan tersalurkan sebesar Rp.1.128.144.750, kuat dugaan disampaikan beberapa narasumber (red-) warga masyarakat desa Wangkelang selaku penerima program DS mark-up anggaran, kepada kru Mediabhayangkara1.com, sumber meminta agar APH jangan tebang pilih, segera adakan penyelidikan ulang realisasi kegiatan dan pengeluaran penyaluran dana desa tahun 2020 yang Diduga Kuat sarat KKN.

Bencana besar di awal tahun 2020 bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, bahkan dunia, hampir semua dihantui rasa takut oleh Virus Corona yang sudah menelan banyak korban, hingga berdampak pada perekonomian masyarakat juga program desa, akibat Pandemi Covid 19, Presiden RI Joko Widodo, mengintruksikan agar dana desa di seluruh Indonesia lebih difokuskan untuk bantuan Covid, sayangnya KPA desa Wangkelan terindikasi memanfaatkan kesempatan dengan pengalihan anggaran bukan semua ke penanganan atau antisipasi pandemi Covid 19 bagi warga masyarakat yang terdampak, sebaliknya ada indikasi kuat dana segar jadi ajang bancakan mengalir ke saku perangkat dan pejabat desa.

Tak kalah menarik untuk perjalanan penyaluran dana desa tahap I sebesar Rp. 606.000.000, diterima tanggal 29 April 2020 peruntukan anggaran dana desa ke-pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Balai Desa, Balai Kemasyarakatan yang menyerap dana sebesar Rp. 141.194.100, pemeliharaan jalan lingkungan permukiman dan Gang sebesar Rp. 84.138.500, penyelenggaraan Posyandu makanan tambahan, kelas Ibu Hamil, kelas Lansia, Insentif kader Posyandu sebesar Rp. 21.600.000, ujar sumber untuk ketiga kegiatan di atas ada sebagian dana mengalir ke kuasa pengguna anggaran dengan menduplikasi RAB.

Penelusuran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, Taman Bacaan Desa, Sanggar Belajar milik Desa menyerap anggaran sebesar Rp. 25.000.000, penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa penanggulangan Bencana juga serap dana desa sebesar Rp.135.131.400 keadaan mendesak Rp. 151.200.000, pembinaan Kemasyarakatan Desa pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa Rp. 46.836.000, tak beda ujar salah satu tokoh masyarakat ketika dikonfirmasi, ke-empat kegiatan di atas sarat dugaan penyelewengan anggaran.

Realita penyaluran dana desa tahap II masih juga menjadi pertanyaan penerima program, pagu dana sebesar Rp. 225.628.950 dana diterima tanggal 30 Juni 2020 pelaksanaan pembangunan Desa, pemeliharaan jalan lingkungan permukiman dan Gang Rp. 33.000, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengerasan jalan lingkungan permukiman dan Gang Rp. 63.936.000, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengerasan jalan Desa Rp. 61.982.000, pungkas tokmas kepada kru MB1 di beberapa kegiatan di atas terindikasi dipaksakan, tidak sesuai dengan fakta kegiatan atau pelaksanaan di lapangan.

Hal yang tidak kalah menarik dalam RKP – Desa dibawa ini, seperti program Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan mendesak Desa keadaan mendesak Rp. 75.600.000, pemberdayaan Masyarakat Desa, peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp. 5.000.000, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa Rp. 214.534.000,

Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa Rp. 137.939.000, ujar sumber yang meminta agar penegak hukum Kabupaten Majalengka turun ke desa untuk periksa kebenaran pelaksanaannya, ada dugaan kegiatan di atas rekayasa lpj, langgar spesifikasi RAB di atas harga pasar.

Sementara data pembanding beberapa narasumber (red-) yang mereka perlihatkan kepada kru MB1, termasuk di penggunaan anggaran dana desa tahap III realisasi penyaluran sebesar Rp. 296.515.800, dana diterima tanggal 04 November 2020 realisasi penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan mendesak Desa penanggulangan Bencana Rp.11.598.000, keadaan mendesak Rp. 75.600.000, kepada kru MB1 tahap III tak jauh beda dengan tahap II dan tahap I sarat KKN.

Lanjut ke penelusuran sumber di konten pembinaan Kemasyarakatan Desa pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa Rp. 91.843.000, Pelaksanaan Pembangunan Desa Penyelenggaraan Posyandu Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu Rp. 1.800.000, Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa Rp. 128.850.000. tak ada ubahnya, ujar sumber dalam narasi DRK lebih ke pembohongan publik, sementara dana milik masyarakat semena – mena mereka buat program dan pelaksanaan tanpa mengedepankan musyawarah mufakat.

Tak ada kejelasan rincian kegiatan peruntukan dan penggunaan anggaran tahap I sampai III tahun 2020, ujar beberapa narasumber (red-) memohon sesuai hak narasumber untuk dilindungi agar nama mereka tidak disebutkan dalam narasi pemberitaan Mediabhayangkara1.com ini, ketiga anggaran dan kegiatan di atas Diduga kuat terindikasi di korupsi oleh perangkat dengan pejabat desa Wangkelang, penerima program tidak melihat adanya transparansi penyaluran apakah dana desa tahun 2020 di peruntukkan ke Infrastruktur sebagian atau sisanya ke antisilasi penanganan Covid 19, sumber mengindikasikan DS langgar juklak juknis, rencana kegian pelaksanaan tidak mengacu pada spesifikasi, terindikasi terjadi mark-up anggaran.

Guna melengkapi hasil penelusuran yang disampaikan oleh tokoh masyarakat dengan narasumber (red-) lainnya kepada tim liputan Mediabhayangkara1.com, banyak langsung tunai (BLT) dana desa, bantuan pangan non tunai (BPNT) desa Wangkelan pun sarat penyelewengan dan pemangkasan, bahkan terindikasi tumpang tindih bantuan dari tahap I sampai tahap III akibat jarang meng-Update memfalidasi data warga sebelumnya, bahkan muncul perbincangan kolaborasi berjamaah perangkat dengan dinas terkait, agar los pemeriksaan, sarat bagi – bagi kue menikmati dana desa dengan berbagai modus operandi.

Kru MB1 sempat menyambangi kantor desa Wangkelang pada pada awal bulan Oktober 2021, sempat juga ada info dari sumber bahwa desa Wangkelang dalam kewenangan atau kekuasaan kades dengan istrinya yang juga sebagai Stap di desa Wangkelang akan tetapi kades sedang tidak ada ditempat, ketika ditanya ke perangkat desa, ” kades sedang tidak ada di tempat,” kata salah satu staff. Berbeda dengan jawaban perangkat lainnya mengatakan bahwa kades sedang ada pertemuan di kecamatan.  Ketika tim MB1, menyambangi, mengejar kades guna konfirmasi lebih lanjut ke-kecamatan, ternyata tidak kegiatan, hingga kru MB1 meminta nomor WhatsApp Kades Wangkelang.

Yang menjadi pertanyaan kru MB1 dalam chatting Kaperwil ke DS, cukup banyak jawaban yang seolah – olah menyudutkan wartawan MB1, harusnya beliau klasifikasi saja sesuai hak jawab hak koreksi. Dalam Chat, DS mengatakan,  “Silahkan cek karena setiap monitoring dari kecamatan Inspektorat bahwa desa wangkelang selalu lebih volume dan administrasi pun desa kami terbaik di kecamatan cingambul, Kami lakukan semua kegiatan pemerintahan termasuk mengelola anggaran sesuai regulasi,” kata DS.

Dalam chatting DS desa Wangkelang percontohan di kecamatan cingambul, Silahkan saja buktikan sesuai aturan hukum, tidak perlu mengada – ngada. ujar dia.

“Dana desa tidak boleh ke pembangunan balai desa, mana mungkin kami lakukan Itu daftar rencana kerja, mana bukti daftar itu, setiap pekerjaan ada papan proyek, terus di APBdes sudah dijelaskan pendapatan dan rencana pembangunannya kecuali 2020 ada perubahan karena covid 19. Kami tidak pernah menyusun RKP – Desa tanpa musblok, Musdus dan musdes, Kami minta juga kemasyarakat kecamatan, APH untuk awasi dan evalusi semua pekerjaan kami, Jadi anda itu punya sumber yang gak jelas tanpa bukti,” ujarnya, DS.

Sambung DS lagi, mengatakan “Silahkan saja beritakan tetapi kalau melanggar kode etik jurnalistik, kami akan menuntut anda, Pelajari dulu kode etik jurnalistiknya bos,” kata DS via dalam chatting.

Dengan bahasa yang menyepelekan, DS mengatakan, “anda harus belajar banyak lagi bos, saya mahasiswa komunikasi jurusan jurnalistik, miris kalau wartawan kaya gini, tanya ke EP dia tahu saya, tanya ke SI, ZI wartawan TV dia tahu saya,” Katanya dalam chatting klasifikasi DS.

Jawaban DS tentang narasi pemberitaan diatas malah tidak singkron, justru lebih ke menyudutkan agar kru MB1 yang harus belajar, supaya tahu betul tentang DS. kata dia.

Kalau ada penyelewengan, ungkap DS, jangankan ditulis dan diberitakan oleh media cetak dan online, beliau berani menantang ke televisi juga boleh. kata dia.

Masih kata DS, anggaran non tunai sudah dilakukan sesuai regulasi, lagi – lagi beliau katakan Kode etik jurnalis yang mengatur semua pemberitaan. Selama ini masyarakat, BPD Kecamatan Kabupaten Apresiasi saya. ujar DS

Hal lainnya DS katakan, “Kenapa saya harus takut bos, nggak ada yang harus dijawab. Semua sudah diperiksa dan bukti pembangunannya nyata, bahkan jadi contoh buat desa lain, Saya nggak tahu anda, jadi nggak perlu saya ngomong banyak, tinggal laporkan saja saya kalau salah bereskan, Kenapa ribet seolah-olah mau di nego, Kenapa harus konfirmasi saya anda ngeyel, udah lah tinggal beritakan, sudah jelas mis, Kan udah dikoreksi itu salah semua, terus buat apa banyak WA,” Ujar DS, kepada MB1.

Diketahui, sementara yang banyak Chat adalah DS sendiri, dirinya, DS juga mengatakan tidak ingin menjawab dalam terkait pemberitaan “saya nggak akan jawab, apapun beritanya, biar alloh yang akan jawab, Semoga alloh memberikan ajab kepada yang fitnah orang, demi alloh saya nggak ridho kalau berita hoax tanpa dasar dan bukti,” Ujar dia, geram.

“Semoga alloh menurunkan ajab pada orang itu, lihat fb saya setiap pembangunan saya share nggak ada kebohongan publik, dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan saya share, Kalau mau bukti coba kelapangan cek fisik insya alloh tidak akan mengecewakan, Semua akan kena hisab nanti dan semua orang akan sadar kalau mereka telah berbuat salah,” Sambung DS dalam chatting, saat dikonfirmasi MB1, via WhatsApp.

Dirinya, DS juga berbelit – belit, Disinyalir ingin membenarkan diri dan seolah – olah dirinya yang lebih benar, beliau juga telah mendahului kehebatan dan keagungan Alloh, Diduga DS dengan kata kata bijak menurutnya itu,  bersembunyi dibalik semua apa yang telah dia balas melalui, chatting WhatsApp dan langsung memblokir Whatsapp Kaperwil MB1 Jawa Barat.

Warga masyarakat desa Wangkelang yang diwakili oleh narasumber bahwa DD 2019 – 2020 harusnya atensi tim Monev Kecamatan dan Inspektorat, tetapi ada juga ungkapan dari sumber, mengatakan bahwa Inspektorat dalam melakukan Monetoring hanya mensempling sebagian desa saja, asumsi penerima program ada indikasi “pat gulipat”, “karna tidak ada satu pun temuan mereka di desa kami selama ini,” ujar sumber.

Harapan kami, kata sumber (red-) dengan adanya beberapa kejanggalan dipenggunaan anggaran Dana Desa tahap I, II dan III tahun 2019 – 2020, menjadi PR Kejari Majalengka, Unit Tipikor Polres Majalengka, Subdit Tipikor Polda Jabar, BPK RI perwakilan Jabar, Satgas Kemendes PDTT, dan KPK RI Perwakilan Jabar harus turun ke desa kembali untuk melidik memanggil para perangkat desa lainnya yang Diduga KKN dan berjamaah.

 

 

 

HM/US, Red MB1 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: