Ketua BPD Klapanunggal Tanggapi Kades, Tak Mau disalahkan Terkait BST dalam Sedang Proses Hukum

BHAYANGKARA1_KLAPANUNGGAL_BOGOR | Mencuatnya Kasus yang Diduga terjadinya pemotongan Bantuan Sosial Tunai sebesar 300 ribu dari nominal 600 ribu untuk dua bulan dari Kementerian Sosial yang terjadi di Desa Klapanunggal, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu, dan akhirnya dilaporkan warga ke Polres Bogor dan sedang dalam menjalani proses hukum, Ketua BPD Klapanunggal, Beben Sobendi, membantah pernyataan Kades Klapanunggal, Ade Endang Safrudin yang menyalahkan pihak BPD lewat pemberitaan dibeberapa media, akhirnya dirinya angkat bicara.

Beben Sobendi saat ditemui awak media dikediamannya guna konfirmasi, dirinya sangat terkejut dan menyayangkan atas apa yang disampaikan kepala desa kepada awak media yang semerta-merta menyalahkan pihak Badan permusyawaratan Desa (BPD) terlebih disangkut pautkan dengan Lawan Politik.

“Saya sudah membaca beritanya, dan sangat disayangkan akan hal itu,” Kata Beben, Kamis, (20/05/21).

Beben menjelaskan pada saat pelaksanaan Musdes, Kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping desa, perwakilan kecamatan, Sekdes, Kasi Kesra dan RT serta RW, Karang Taruna serta perwakilan tokoh masyarakat hadir, artinya, sambung dia, jika dikatakan tidak mengetahuinya itu tidak benar.

“Semua penyataan kepala desa tersebut tidak benar dan tidak mendasar,” Katanya Kepada MB1, Kamis, (20/05/21).

Sebenarnya, lanjut Beben menerangkan, dalam agenda Musdes yang dilaksanakan tidak ada membahas tentang BST, sebab dalam Musdes yang diadakan tersebut lebih fokus membahas BLT DD dan RPJMDes. Hanya waktu disela Musdes, Lanjutnya lagi, ada beberapa RT, RW yang menyampaikan usulan dan ide mereka terkait rencana pengalihan BST dengan alasan pemerataan.

Dirinya mengaku bahwa setelah selesai Musdes justru dirinya didesak oleh kasi Kesra agar membuat berita acara mengenai kesepakatan para ketua RT, RW bahwa BST tersebut sepakat akan dialihkan satu bulan senilai Rp 300 ribu kepada yang tidak mendapatkan bantuan.

“Berita acara yang dibuatkan itu atas desakan, makanya kita buatkan,” Ujar dia.

Jadi kalo BPD dituduh telah menjebak kepala desa, menurut dia, itu tidak benar dan pernyataan kepala desa tersebut tidak mendasar serta sangat disayangkan.

“ide awalnya pengalihan BST tersebut dari RT RW dan yang menyetujuinya Kepala desa sendiri, tapi malah BPD yang disalahkan” Bebernya.

Beben juga menyesalkan pernyataan Kepala Desa yang masih mengait-ngaitkan dengan bekas lawan Politiknya perihal kejadian ini.

Seharusnya, Kata dia, masalah ini jangan membawa-bawa nama orang lain yang mana dalam hal ini kami selaku BPD sudah bekerja secara profesional dan tidak ada kaitannya dengan siapapun.

“Murni dalam hal pemerintahan desa, BPD selalu mendukung program serta kebijakan kepala desa selama kebijakan tersebut tidak menyalahi aturan” pungkasnya.

 

 

 

 

RED_MB1

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: