Ketua Presidium Botim : Pemkab Bogor Harus Tegas Terhadap Perusahaan Tidak Kantongi Perizinan

BHAYANGKARA 1 – Klapanunggal – Kabupaten Bogor – Diduga Kuat Pabrik Pengelolaan Ikan belum mengantongi Perizinan Lengkap tetap beroperasi, yang berlokasi di Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Menyikapi perusahaan yang belum memiliki perizinan tetapi sudah beroperasi di Wilayah Bogor Timur, Nafizul Alhafiz Rana, Ketua Umum Presidium Bogor Timur ikut angkat bicara dan mengatakan,


“bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor (PEMKAB) harus bertindak tegas, menutup perusahaan yang tidak mengantongi izin, artinya mereka harus dievaluasi dan diarahkan untuk tertib administrasi lebih dahulu mengantongi perizinan yang disyaratkan oleh Pemkab Bogor,” Kata Ketua Presidium Botim kepada BHAYANGKARA 1, Senin, (21/09/2020)


Ketua Presidium Botim juga berharap kepada camat dan kepala desa ikut pro-aktif dalam menjaga lingkungannya,  karena bagian dari perpanjangantangan Pemerintah Kabupaten Bogor, artinya adapun hal – hal yang melanggar peraturan tentunya harus dilaporkan dan dikoordinasikan ke Pemkab Bogor.


“Jika ada perusahaan yang melanggar peraturan, segera camat dan kepala desa setempat melaporkan ke pemkab bogor untuk ditindaklanjuti,” Tegas Nafizul Alhafiz Rana.


Saat disambangi ke-lokasi Pabrikan pengolahan ikan tanpa plang nama pabrik yang berlokasi di desa Nambo, kecamatan Klapanunggal, kabupaten Bogor, guna konfirmasi, salah seorang sekuriti mengatakan,

“disini tidak ada siapa-siapa langsung saja datang ke PT. Fress On Time di- daerah Kembang Kuning, karena masih satu cabang. hanya ada pekerja yang sedang bekerja untuk pengelolaan ikan disini,” Kata Namin, sekuriti pabrik kepada MB1, Senin, (06/09/2020)


Di tempat terpisah, Kepala Desa Nambo, Nanang SE, saat ditanyai keberadaan pabrikan pengelolaan ikan tersebut menyampaikan bahwa aparatur desa dan instansi terkait belum sempat meninjau ke-pabrik tersebut.


“kami (pemdes) Nambo, dan beberapa instansi terkait belum turun ke-lokasi pabrik sampai hari ini. kemungkinan Minggu depan, karena sedang disusun jadwalnya,” ujar Nanang, Kepada MB-1 (8/9/20)


Kepala Desa Nambo sudah beberapakali menyampaikan kepada perusahan untuk melapor ke desa dan melampirkan semua perizinan yang sudah dimiliki, seperti Ijin lingkungan, IMB, dan sebagainya untuk diketahui pemdes setempat.


“sampai hari ini tidak ada laporan dari perusahaan, baik lampiran perizinan administrasi yang sudah miliki perusahaan yang harus diketahui pemerintahan desa,” katanya.


“pada waktu perusahaan ingin membuat sumur bor dititik lokasi yang sudah ditentukan, tapi ternyata pindah lokasinya, kan itu juga harus ada ijin dari lingkungan setempat, sampai hari ini tidak ada pemberitahuan ke pihak desa, belum lagi perusahaan tidak dipasangi plang nama perusahaan serta izin yang tertera” tambah Nanang.


Nanang SE, Kepala Desa Nambo akan segera melakukan pengecekan ke- setiap perusahaan yang berada di wilayahnya agar pemerintah desa mengetahui dengan jelas perusahaan yang sudah memiliki perizinan dan yang belum memiliki perizinan.


Terpisah saat dikonfirmasi Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, H Achmad Fathoni, ST mengatakan terkait soal “diduga kuat” Pabrik pengelola ikan yang berlokasi di Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal belum mengantongi perizinan tetapi sudah beroperasi,


“Harusnya instansi terkait segera mengeceknya, Termasuk didalamnya Pemerintahan desa, kecamatan dan Dinas,” Katanya kepada BHAYANGKARA 1.//BILLY.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: