Korwil Badan Pemantauan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ( BP2 tipikor ) – Lembaga Aliansi Indonesia Sukabumi Sudah Terbentuk

BHAYANGKARA 1_SUKABUMI_JABAR | Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dimasyarakat, penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, untuk itu diperlukan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan dan pemantauan terkait dengan tindak pidana korupsi melalui suatu badan khusus yang berpayung hukum dan Independen.

Maka terkait dengan penguraian diatas Lembaga Aliansi Indonesia hadir ditengah-tengah masyarakat, untuk bisa berperan aktif memberikan kontribusi positif terkait dengan pencegahan dan pamantauan tidak pidana korupsi.

Agar stabilitas negara dan pemerintah harus dijaga. Program-program kerja pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang harus berjalan dengan baik dan lancar.

Sehingga pemerintah pusat maupun daerah perlu mendapatkan dukungan dari rakyat. dan Lembaga Aliansi Indonesia ( LAI ) sebagai lembaga reppresentasi rakyat indonesia akan selalu mendukung pemerintah sesuai visinya, yaitu mendukung pemerintahan yang sah secara konstitusional dengan segala program pembangunannya yang dicanangkan.

Namun ada kalanya program kerja pembangunan kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kerap diwarnai praktek-praktek kotor seperti pungutan liar, korupsi, kolusi, antara oknum pejabat dengan oknum pengusaha sampai dengan nepotisme sehingga akhirnya sarat dengan penyalahgunaan jabatan dan wewenang oleh oknum untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan kroni-kroninya.

Disinilah Badan Pemantauan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ( BP2 tipikor ) dibawah naungan Lembaga Aliansi Indonesia akan senantiasa mencermati, menyikapi dan mengawal kebijakan pemerintah dari mulai pusat sampai daerah, apabila ada pejabat atau oknum daerah, oknum TNI/ POLRI yg menyalahgunaKan jabatan dan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian negara.

BP2 tipikor dibawah naungan lembaga aliansi indonesia tidak akan segan-segan untuk melaporkannya ke KPK ataupun kepada Presiden.

Sebagai wujud implementasi keterangan di atas serta untuk mewujudkan cita-cita luhur Lembaga Aliansi Indonesia di tingkat daerah.

maka pada tanggal 18 Mei 2021 di kabupaten sukabumi telah mengadakan acara rapat kordinasi untuk membentuk kepengurusan KORWIL Dua BP2 TIPIKOR – lembaga aliansi indonesia yang acaranya di laksanakan di gedung pertemuan Jln Baros kota sukabumi, Acara rapat kordinasi tersebut diprakarsai oleh Presidium yakni, Bapak Pupung, Bapak Thamrin Amarullah dan Ibu Fransisca.

Adapun dalam acara rapat tersebut hadiri oleh beberapa tamu undangan yang mewakili dari beberapa unsur yakni dari unsur tokoh masyarakat, kaum akademis, Pengusaha. Cendekiawan dan unsur elemen Pergerakan-pergerakan lainnya.

Adapun dalam rapat kordinasi pembentukan korwil BP2 tipikor tersebut menghasilkan beberapa keputusan yakni, yang pertama, ketua Bapak Lutfi Yahya S., Sekretaris Bapak Thamrin Amarullah dan bendahara Ibu Fransisca.

Dalam kesempatannya, ketua presidium, Pupung mengatakan, bahwa dibentuknya Korwil BP2 Tipikor di Sukabumi adalah bagian dari agenda program kerja internal BP2 tipikor pusat untuk membentuk kepengurusan tingkat wilayah propinsi dan kabupaten.

“agar apa yang menjadi cita-cita perjuangan BP2 tipikor bisa berjalan dengan oftimal dari mulai tingkat pusat propinsi dan daerah,” katanya.

Sekretaris Presidium Rakor Bapak, Thamrin Amarullah menambahkan acara rakor ini adalah proses mekanisme organisasi yang mengacu kepada landasan payung hukum AD/ART.

“Alhamdulillah acara Rakor untuk memilih jajaran fungsionaris kepengurusan BP2 tipikor sukabumi ini berjalan dengan sukses dan telah menghasilkan keputusan sesuai dengan azas demokrasi,” Ujarnya.

Di tempat terpisah awak media meminta konfrmasi dari ketua terpilih BP2 tipikor sukabumi, Lutfi Yahya, beliau mengatakan BP2 tipikor akan senantiasa menempatkan peran sebagai badan yang punya peran strategis untuk menunjang pogram pembangunan nasional.

khususnya, Sambung dia, pembangunan di kota sampai tingkat kabupaten sukabumi, terkait dengan hal pemantauan dan pencegahan tindak pidana korupsi, yang kerap sekali dilakukan oleh Oknum- oknum yang ada.

“Insyaallah dengan niat yang luhur dan suci serta mengacu kepada landasan sikap Panca moral Lembaga Aliansi Indonesi serta payung hukum UUD 14 tahun 2005. Tentang keterbukaan infrmasi publik.SelaNjutnya UUD No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, serta UUD No 43 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” Terangnya.

Menurutnya, BP2 tipikor akan menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Untuk menuju cita-cita perjuangan bangsa, yakni menuju masyarakat adil dan makmur berazaskan pancasila dan UUD dasar 1945.

 

NURYANA

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: