Lembaga Bantuan Hukum, Benteng Perjuangan Rakyat Ajukan Gugatan ke PN Bekasi

BHAYANGKARA 1_KOTA BEKASI | Lembaga Bantuan hukum,Benteng perjuangan Rakyat, (BPR) Mendatangi pengadilan Negeri bekasi dengan layangkan Surat Gugatan Yang menerima Kuasa dari Dewan Pengawas, Pengurus dan penghuni Apartemen Grand Center Point (GCP) Bekasi. Gugatan Tersebut di tuju kepada Kepala Dinas Perkimtan Kota Bekasi dan Bank BCA Cabang Bekasi.karena merasa dirugikan atas terbitnya akta Perubahan.Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dan pencairan uang yang tidak transparan.

Litigasi LBH Benteng Perjuangan Rakyat selaku kuasa khusus dari (PPPSRS) Grend Center Point Bekasi dalam konfrensi pers pada Senin (11/10/2021), menyampaikan, pihaknya telah Mengajukan Gugatan terhadap Kepala Disperkimtan Kota Bekasi dan Bank BCA Cabang Bekasi ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi. Dengan Registrasi Gugatan bernomor: 502/Pdt G/2021/PN.Bks,”

Sementara Ismail Alim, SH, salah satu dari lima litigasi LBH Benteng Perjuangan Rakyat Usai Menyerah kan berkas Gugatan Ke PN Bekasi.

Tekait hal tersebut kepada awak Media, Ismail Menjelaskan, Gugatan kepada Kepala Disperkimtan berkaitan dengan pencatatan akta yang sudah dibatalkan dan akta perubahan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (PPPSRS). Selanjutnya, melanggaran Peraturan Menteri PUPR Nomor: 23/PRT/M/2018 tentang PPPSRS dalam hal rapat umum.kata dia

“Kita Menggugat Kepala Disperkimtan Berkaitan dengan surat yang dia munculkan (akta). Sehingga dari dasar itu, pihak pengurus PPPSRS melakukan pencairan ke Bank BCA Cabang Bekasi. Dan Bank BCA mengeluarkan dana yang sekian. Sementara pihak penghuni minta ada transparansi tentang keuangan.

Dikatakan, Ismail, Gugatan terhadap Bank BCA Cabang Bekasi terkait pencairan uang PPPSRS atas dasar Pencatatan Disperkimtan Kota Bekasi.

Sedangkan, pihaknya telah memberikan surat Peringatan kepada Bank BCA Cabang Bekasi, Termasuk Disperkimtan dan Notaris Kristian tertanggal 1 September 2021.

“Namun Mereka tetap mengeluarkan uang yang dasarnya surat dari Dinas Perkimtan. Sehingga dasar itulah Bank BCA mengeluarkan uang,” Terangnya.

“Jadi, kata Ismail, Bank BCA seharusnya mengkonfirmasi kami sebagai Penerima kuasa dari Penghuni apartemen Center Point. Karena kami sudah Memberikan surat somasi. Nah disitulah seharusnya tidak boleh mengeluarkan Secara sepihak. Dan Bank BCA harus Bertanggungjawab atas keuangan yang Mereka keluarkan,” Lanjut nya

Ismail Mengatakan, Notaris telah menerbitkan surat untuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPPRS, namun tidak didasari atas rapat umum anggota. Kemudian, dari RUA harus dilampirkan untuk pembuatan akta notaris. Selanjutnya, keseluruhan peserta didasarkan absensi (kehadiran).

“Nah ini tidak ada, Mereka menerbitkan surat Secara sepihak. Padahal, notaris itu melakukan Pencermatan, ketelitian, dan dasar-dasar Hukum yang jelas sehingga dapat menerbitkan akta,” ujarnya.

Begitu terbit akta, Sambung,Ismail, Disperkimtan melakukan hal yang sama.Atas dasar itu, kemudian dinas memberikan disposisi. Kemudian dari situ, Bank BCA dengan dasarnya akta dan dinas sehingga Pencairan.

“ ya, Kita ingin BCA itu harus bertanggungjawab. terhadap keuangan yang dia keluarkan. Lalu dinas yang telah memberikan disposisi surat sehingga BCA mengeluarkan pencairan uang. Itu yang kita fokuskan. Dasarnya dengan pembatalan, itu yang ingin kami capai,” pungkas.

 

 

 

Imron R

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: