Nurodin S.H : Kontraktor Rehab SDN Cianger 03, Pakai Anggaran Pemerintah Harus Taati Aturan UU KIP

BHAYANGKARA 1_WARGAJAYA_CIGUDEG_KABUPATEN BOGOR | Nurodin, S.H, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, dari Fraksi PKB, Dapil V ikut mengomentari terkait pihak Pelaksanaan (pihak ke 3) kontraktor Proyek yang mengerjakan rehab SD Negeri Cianger 03, yang berlokasi di Kampung Cianger, Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, harus menaati peraturan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dengan memasang papan kegiatan proyek.

“Harus ikut aturan sesuai UU KIP, jika tidak diikuti, itu mengindikasikan hal tidak baik,” Kata Nurodin S.H, Kepada mediabhayangkara1.com, Minggu, (19/09/21).

Menurutnya, Kata Nurodin, Anggota Komisi V DPRD Kabupaten Bogor ini, setiap penggunaan anggaran milik pemerintah harus dengan bentuk transparan dan itu akan mendorong akuntabilitas. Jika hal terkecil saja diabaikan, tuturnya, bagaimana dengan hal yang besar.

Dengan tidak adanya papan nama proyek, Sambung dari Parpol PKB ini, itu sama halnya tidak adanya transparansi ke publik, agar masyarakat mengetahui dengan jelas pelaksanaan pembangunan di SD Negeri Cianger 03 yang dikerjakan pihak kontraktor.

“Papan nama proyek itu kan hal kecil yang harus dilakukan di lapangan. Kalau hal kecil saja diabaikan bagaimana dengan yang besar, dan hal kecil ini juga akan berdampak besar,” Ujar Nurodin.

Nurodin menjelaskan, kontraktor pelaksanaan harus memasang papan nama proyek, karna, lanjut dia, itu berisi informasi seperti jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah, jenis kegiatan proyek serta lamanya waktu pelaksanaan terhadap suatu proyek yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

“itu sudah aturan yang diterapkan supaya transparan, berapa anggarannya, apa nama kegiatan proyeknya dan lama pelaksanaan proyek oleh kontraktor, itu harus jelas supaya masyarakat tahu,” Ungkapnya.

Dirinya pun mendorong, kata Nurodin S.H, Anggota Komisi V DPRD Kabupaten Bogor, agar pihak Dinas terkait lebih peka, dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap proyek-proyek yang menggunakan anggaran pemerintah, terutama bagi kontraktor yang tidak menaati aturan.

“Dinas harus berani dan tegas menegur kontraktor yang tidak taat aturan,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi pihak sekolah, dan mempertanyakan terkait papan proyek, kepala sekolah (kepsek) SDN Cianger 03 tidak mengetahui mengapa papan proyek tidak dipasang oleh pihak kontraktor.

Bahkan, tutur kepsek, pihaknya pun sudah mempertanyakan dari awal pembangunan dikerjakan, bukan hanya itu, RAB dan SPKN nya pun sampai hari ini tidak ada.

“setiap hari kami tanyakan kepada pihak pelaksana proyek, sampai hari ini belum ada, baik papan proyek, RAB, dan SPKN nya dari pemborong,” Katanya kepada Awak mediabhayangkara1.com

Dan kalau sampai saat ini tidak ada, kata Kepsek, kami akan melaporkan kepada kordinator layanan satuan pendidikan (KORYANDIK).

Saat dihubungi via telpon guna konfirmasi dari mediabhayangkara1.com, pihak pelaksanaan (kontraktor) tidak mau memberikan keterangan apaun terkait langgar UU KIP terhadap proyek pemerintah kabupaten bogor.

 

Denih_Budhi

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: