Terkait Galian Tanah Ilegal Diklapanungal Wilsen Lalengke Angakat Bicara

BHAYANGKARA 1_KLAPANUNGGAL_BOGOR | Aktifitas penambangan galian tanah ilegal, marak terjadi di wilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Penambangan yang diduga ilegal ini menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan sekitar.

Salah satu penambangan liar terjadi di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kendati sudah pernah ditutup dan disegel oleh PemKab Bogor tentang praktik illegal mining, namun eksplorasi penambangan tetap jalan.

Ironisnya, para penambang liar tersebut masih nekad beroperasi, bahkan di dekat area akan dibukanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nambo. Mereka masih melancarkan aksinya kendati banyak warga serta Pemerintah PemDes setempat yang mengeluhkan dampak serius penambangan serta menolak aktifitas tersebut.

Dengan praktik ilegal mining tersebut, para penambang liar tidak memperhatikan dampak lingkungan yang bakal di galinya tersebut hingga salah satu akibatnya membuat Pagar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nambo Banyak yang rusak. Seolah tidak memikirkan dampak kerusakan lingkungan dan alam sekitarnya dengan mengunakan alat beratnya menggali lahan Perhutani.

Terkait maraknya penambangan liar tersebut, saat ditemui di kantornya Selasa 5/10/2021, Udin selaku Kepala Desa Lulut, mengeluhkan dampak rusaknya alam serta khawatir akan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan hingga dirinya sudah beberapa kali mengirim surat untuk penghentian penambangan kepihak penambang.

“Akibat penambangan ini banyak debu dan jalan licin ketika hujan dan rawan kecelakaan serta mengakibatkan jalan rusak, juga pencemaran lingkungan,” ujar Udin yang tertuang dalam surat yang dikirim ke salah satu Perusahaan Penambang.

Ia menambahkan, Pemdes Lulut sudah beberapakali berkirim surat kepihak terkait salah satunya juga ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor namun belum ada respon dan tindakan kongkrit yang bisa menghentikan penambangan tersebut.

Kades Udin meminta agar praktik penambangan liar ini dihentikan, masyarakat sudah muak dengan hal ini, kalau terjadi bencana bukan penambang yang menerima dampaknya, melainkan masyarakat yang merasakan sengsara.

Di tempat terpisah, Wilson Lalengke, S.Pd, MSc, MA Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia ( DPN PPWI),melalui sambungan WhatsApp nya.menyapaikan kepada awak media

LSM atau perorangan bisa melakukan langkah strategis melayangkan surat resmi ke berbagai pihak terkait permasalahan yang ada.

Ketua Umum PPWI, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menegaskan,”Biasanya kebandelan para penambang illegal seperti itu ada yang memback-up, mungkin oknum aparat atau bisa juga preman. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah membuat surat resmi ke berbagai pihak terkait tentang masalah yang ditemukan di lapangan. LSM atau peorangan dapat melakukannya.singkatnya

 

 

 

Red_MB1

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: